Apa yang bisa kita pelajari setelah beberapa minggu ini mengikuti kampanye para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden? Satu diantaranya adalah, bahwa tidak ada satu pun yang menunjukkan kejujuran dan mengkampanyekan pemerintahan yang  jujur.

“Lho Tom, kan semuanya mengkampanyekan pemberantasan korupsi? Berarti semua Capres itu ingin membentuk pemerintahan yang jujur dong?” Temanku bilang kemarin.

Pertanyaannya, apakan dengan memberantas korupsi akan timbul pemerintahan yang jujur? Tidak, sama sekali tidak. Kejujuran jauh lebih kompleks daripada pemberantasan korupsi. Tapi kejujuran jauh lebih efektif untuk membuat pemerintahan yang bebas korupsi daripada membuat UU Tipikor yang gak selesai-selesai. Syaratnya saja yang agak berat, yaitu JUJUR…

Jujur artinya berkata apa adanya, tanpa ada yang dimanipulasi atau ditutup-tutupi. Pemerintahan yang jujur adalah pemerintahan yang terbuka kepada rakyatnya, yang memberikan akses seluas-luasnya atas informasi yang rakyat berhak mengetahuinya. Baik dari segi proses politik, manajemen keuangan, hubungan luar negeri dan reasoning atas semua kebijakan yang diambilnya.

Adalah hal yang sangat lucu, di dalam tiap kampanye Capres/Cawapres, para kandidat selalu menuding lawannya dengan kalimat. “Jangan membodohi rakyat, karena rakyat itu tidak bodoh…!” Dengan kalimat “Jangan membodohi rakyat” mereka sepertinya marah bila lawannya berkampanye dengan omongan-omongan manis (tentang diri mereka sendiri) atau dengan tudingan-tudingan miring (tentang lawannya) yang yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Tapi di luar sana, lihatlah… Semua billboard, spanduk, poster dan pamflet para Capres dan cawapres, semuanya tidak ada yang mencerdaskan rakyat. Semua hanya berisi foto yang semua orang sudah kenal dan sebaris tulisan : “Pro Rakyat” atau “Lanjutkan” atau “Lebih Cepat lebih Baik” yang tidak kita pahami apa arti dan aplikasinya. Lalu lihatlah pula “debat” yang dilakukan para Capres/Cawapres di televisi. Apakah mereka tahu arti kata “Debat”? Kalau mereka mereka tidak mau berdebat, maka seharusnya acara tersebut diganti namanya menjadi “Dialog” Capres/Cawapres… Bukankah ini yang namanya membodohi rakyat?

Dari debat itu saja kita dapat melihat bahwa sesungguhnya kita masih jauh dari menemukan seorang pemimpin bangsa yang bisa membawa kita menjadi sebuah bangsa yang besar, kuat, sejahtera dan dihormati dunia dalam waktu dekat. Kita masih harus memilih pemimpin yang agak mendingan (bukan yang lebih baik, apalagi terbaik) dari yang lain. Karena ketiga capres/cawapres masih berpikir di awang-awang. Semua program yang disampaikan masih pada wacana dan normatif.

Betul kita semua ingin harga sembako murah, tapi bagaiman cara membuat harga beras terjangkau tanpa mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur? Benar kita suka dengan pendidikan gratis sehingga semua anak bisa sekolah, tapi setelah mereka lulus mau kerja dimana? Lebih banyak pengangguran sarjana daripada pengangguran tanpa pendidikan bukanlah prestasi yang bagus. Betul juga kita ingin kemajuan yang pesat dan cepat dalam bidang ekonomi, tapi konsepnya bagaimana?

Cukup menyaksikan dua kali debat di televisi sudah membuat kita hilang antusiasme untuk menyaksikan debat-debat selanjutnya. Biarlah, KPU dan Capres/cawapres sibuk dengan dunianya sendiri dan suara rakyat tetap tidak terdengar…

Kita sebenarnya ingin mendengar apa sebenarnya yang menjadi problema kita sebagai bangsa, sehingga kita masih tetap terjebak di dalam krisis multi dimensi saat ini? lalu apa pula keunggulan yang bisa kita gunakan untuk keluar dari krisis? Dan yang paling penting, apa rencara strategis dan langkah kongkritnya?

Masalah Ambalat yang terancam, korupsi yang merajalela, biaya hidup dan inflasi yang tinggi, pengangguran yang membubung, hutang negara yang mencapai ribuan trilyun, sistem transportasi yang telah menjadi agen pengurangan penduduk, tingkat pendidikan rakyat yang sangat rendah, biaya perawatan kesehatan yang sangat mahal, pelayanan masyarakat yang menyedihkan, degradasi moral generasi muda, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, rendahnya perlindungan terhadap konsumen, pembajakan hak atas kekayaan intelektual…. adalah sebagian dari segudang masalah kita yang perlu dicarikan jalan keluar oleh para capres/cawapres kita.

Memang keinginan sebagian kalangan agar pemilu cukup satu putaran itu tidak demokratis (terutama bagi yang kecil kemungkinan menang). Tapi menurutku, siapapun yang menang, kita tidak akan banyak berubah. Jadi mengapa buang-buang uang triliunan rupiah untuk pesta yang terlalu panjang? Tapi kita lihat saja nanti… Karena yang menentukan satu atau dua putaran adalah suara rakyat sendiri.

Suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau suara Tuhan saja tidak didengar oleh para calon pemimpin kita, apalagi suara kita….?

Pesanku hanyalah, jangan memilih Presiden hanya menggunakan perasaan Anda, tapi gunakanlah juga nalar dan logika. Carilah informasi tentang para Capres/cawapres. Perhatikan juga siapa orang-orang disekitar mereka. Catat janji-janji kampanye mereka. Dan pilihlah salah satu yang terbaik untuk semua rakyat. Bukan yang hanya baik untuk kepentingan Anda.

Dan ingatlah, sesungguhnya siapapun presidennya, dia tetap seorang manusia. Dan sebagai bangsa yang beragama, mari kita berdoa…. “Semoga Tuhan memberi petunjuk dan kemudahan bagi Presiden terpilih kita untuk membawa bangsa kita keluar dari segala masalah menuju kesejahteraan dan kemuliaan….”

Pemilu 2009 sudah di depan mata, KPU sudah mulai kerja lembur, Polri dan TNI pun mulai menyusun kekuatan untuk pengamanan. Tak kalah pemerintah SBY-JK juga mulai goyah, karena kepentingan mereka yang berbeda-beda. Tinggal kita rakyat yang dibuat kebingungan….

Bingung, karena sebagian masyarakat tidak mendapat informasi yang memadai tentang pemilu, apakah  mencoblos dan mencotreng itu sama atau beda? Bingung lagi melihat jumlah parpol dan caleg yang tahun ini semakin menggelembung, dan akan lebih bingung lagi kalau mereka bertanya bagaimana cara menentukan calon yang menang dan duduk di legislatif nanti.

Dan semakin parah, masa kampanye yang seharusnya menjadi sarana pengenalan caleg dan programnya, malah hanya jadi pesta joget dangdut yang sering berakhir dengan kericuhan dan perkelahian.

Memang itu tidak berlaku untuk kita para netter dan blogger yang puya akses tak terbatas ke sumber-sumber informasi. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia (yang notabene selalu dijadikan subyek dan obyek kampanye) adalah masyarakat dengan sumber-daya informasi terbatas. Jauh-jauh mau buka <a href= “http://www.detik.com”>detikcom</a> untuk lihat profil partai atau daftar caleg, baca koran saja mungkin seminggu tidak sekali.

Saya berpikir terlalu keterlaluan kalau pemerintah mengharap pemilu kali ini akan sukses kalau ternyata pelaksanaan tiap pemilu selalu menggunakan metode dan mekanisme yang berubah-ubah. Masyarakat kita bukannya tambah pinter tapi sebaliknya malah tambah bingung.

DPR dan pemerintah yang memiliki segala sumberdaya dan fasilitas, seharusnya membuat sebuah metode pemilu yang mudah dan dapat dipercaya hasilnya. Tapi ternyata UU Pemilu yang dibuat malah haya memikirkan kepentingan para anggota dewan dan pemerintah yang berkuasa. Aspirasi rakyat tentang demokratisasi Indonesia ternyata malah bisa dinalar oleh Mahkamah Konstitusi, yang menganulir sistem nomor urut.

Belum lagi keinginan kita agar jumlah parpol yang semakin lama semakin sedikit, yang mana mencerminkan polarisasi politik yang kuat dan sehat, yang menggambarkan kesatuan Indonesia di dalam kebhinnekaanya. Yang jadi malah jumlah parpol semakin banyak.  Padahal semua parpol itu paling banyak hanya memiliki 3 atau 4 basis ideologi. Coba kalau semua parpol yang berasas sama bergabung, kita paling banyak punya 4 partai, yaitu:

- partai berasaskan Islam

- partai berasaskan Nasionalisme / Pancasila

- partai berasaskan Sosialisme / Profesionalisme, dan

- partai berasaskan Kapitalisme

Namu yang ada kita  punya banyak partai yang kurang-lebih hampir sama semua. Bagi Saya, tidak ada bedanya PKS dengan PBB atau PKB. Kalau saja mereka brsatu mejadi sebuah partai Islam, maka kan terbentuk sebuah partai Islam yang kuat. Atau bila PDI Perjuangan dengan PNI dan Partai Gerindra menjadi satu partai Nasionalis, maka kita akan mendapatkan komposisi parlemen yang sederhana jumlah fraksinya namun kuat.

Tapi, tidak seperti gembar-gembor kampanyenya yang selalu mengatakan mengutamakan kepentingan rakyat. Sebenarnya mereka lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri. Memang pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak mereka sukai, tapi bukan berarti tidak benar.

Jadi kekhawatiran meningkatnya jumlah golongan putih, atau rakyat yang memilih untuk tidak menyalurkan hak pilihnya, bukanlah ancaman kosong. Dan itu bukan kesalahan rakyat. Para elit politiklah yang menyebabkan rakyat malas memilih.

Belum lepas dari ingatan ketika puluhan anggota DPR dan DPRD diciduk KPK karena terlibat kasus korupsi, kini mereka sudah berkampanye memberantas korupsi dan mengaku partai paling bersih. Susahnya, rakyat kita mudah sekali terkena amnesia, mereka sering lupa keburukan para elitnya, walaupun baru beberapa bulan yang lalu. Ini khususnya sebagian besar rakyat dengan sumber-daya informasi terbatas seperti yang saya sebutkan diatas.

So, kalau mereka menjadi golput karena kekurangan informasi, sebagian besar kita yang cukup terpelajar juga cenderung golput, justru karena kita mendapat informasi terlalu banyak tentang kebusukan para politikus itu.

Memang tidak semua anggota dan calon anggota legislatif yang berkampanye sekarang itu busuk, tapi cukup untuk membuat kita bosan dengan perubahan yang berjalan tertatih-tatih ini. Di saat semua negara dunia sudah bebas dari krisis moneter 1998, kita masih sibuk membayar hutang kepada IMF. Belum selesai, kita sudah kembali dilanda krisis ekonomi 2008, yang menyebabkan banyak pegangguran. Yang lagi-lagi dijadikan bahan kampanye dengan benjanji membuka jutaan lapangan kerja. Bagaimana membuka lapangan kerja kalau tidak ada investasi? dan bagaimana mau berinvestasi kalau semua perusahaan besar dunia pada bangkrut?

So… memilih adalah hak anda, hak saya, hak kita semua. Dan kita bebas mau  menggunakan hak itu atau tidak. Golput bukan kejahatan dan tidak haram (menurut saya). Hanya saja, kalau anda sudah memiliki calon yang akan anda pilih, dan anda percaya pada calon itu. Silahkan salurkan hak anda sebaik-baiknya. Karena pemilu adalah cermin kebebasan. Kalau kita tidak bebas untuk memilih atau tidak memilih, itu justru tidak demokratis….

Mimpi Bahagia…
 

Di tepi pantai ini aku termenung sendiri
Menangisi cinta yang tak kunjung datang di hati
Bosan dengan hari-hari yang tak pernah berganti
Waktu seakan berhenti sedang umurku terus berlari

Adakah mimpiku cuma sebuah halusinasi
Tentang kebahagiaan yang kekal abadi
Dalam kedamaian dan ketenangan hati
Bersama seorang yang aku cintai

Bagaikan ombak yang menyapu pasir
Hendak menariknya kembali ke air
Mimpi-mimpiku menghanyutkanku
Dalam kebahagiaan semu masa laluku

Akan kuserahkan seluruh hidupku sebagai harganya
Untuk satu hari bahagia bersamanya
Agar hati dan jiwaku dapat merasa
Bahwa penantianku tidaklah sia-sia

Lautan luas yang tiada bertepi
Dan kedalamannya yang tak terselami
Itulah hidupku yang penuh misteri
Yang aku sendiri pun tak pernah pahami

Mengapa aku jadi begini
Apa yang sedang aku cari
Siapakah dia yang aku nanti
Aku bahkan tak pernah mengerti

Aku hanya terbawa emosi di dalam hati
Akan keindahan lautan dan pantai ini
Mengharap seorang ada di sisi
Untuk menikmati keindahannya bersamaku disini

Ombak seakan tak pernah lalai
Menyapu air menghempas pantai
Misteri hidupku yang tak pernah terurai
Bagaikan sebuah cerita yang tak pernah selesai

Matahari telah mulai tenggelam
Di ujung barat lautan yang kelam
Dan kesepianku kembali tertutup gelapnya malam
Mimpi indah semoga jangan menjadi dendam…

22 Maret 2005
TJ